Angka kejadian dan kematian dengue secara nasional dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai bagian dari Kesiapsiagaan, Respons, dan Ketahanan Darurat Kesehatan (HEPR) dan sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR), peningkatan surveilans dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan pencegahan wabah, deteksi dini, dan respons. Penguatan sistematis kapasitas dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sektor kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan intelijen kesehatan masyarakat dan meningkatkan bukti untuk pengambilan keputusan.
Pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan melaksanakan Kolaborasi Multisektoral untuk Surveilans (MSCS) dengue dengan memilih Jawa Tengah sebagai area fokus, sebagai respons terhadap angka kejadian dan kematian yang tinggi. Lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Juli 2024 tersebut menggunakan diskusi berbasis skenario untuk mengidentifikasi tujuan surveilans umum, peluang untuk kolaborasi, dan tantangan, yang menghasilkan tindakan prioritas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk meningkatkan pencegahan demam berdarah dan mendorong pendekatan multisektoral.
Sebagai tindak lanjut, bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang tanggal 28 – 30 April 2025 Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lokakarya implementasi Kolaborasi Multi-Sektoral untuk Surveilans penyakit dengue yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan pada Lokakarya yang pertama. Lokakarya yang dilakukan selama tiga hari ini melibatkan narsumber dari WHO, Kementerian Kesehatan (Timker Surveilans, Timker Arbovirosis, Timker Perubahan Iklim, Timker Vektor), BRIN, Akademisi (NUS, ITB), BMKG, dan pakar lokal dan internasional lainnya.
UPT Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan
