Dengan berakhirnya periode Triwulan IV Tahun 2020, Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan konfirmasi dan verifikasi hasil capaian Triwulan IV Tahun 2020 dengan unit utama dan satker terkait.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi nilai kinerja, yang sepanjang tahun 2020 dilakukan pemantauan melalui aplikasi online SMART DJA.
Sebagai salah satu UPT Kemenkes di bawah Ditjen P2P, BBTKLPP Yogyakarta juga berkontribusi terhadap nilai kinerja Ditjen P2P, yang berujung pada hasil penilaian kinerja Kementerian Kesehatan.
Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 1 - 3 Februari secara offline bagi peserta perwakilan Eselon-1 dan secara online melalui Zoom Meeting bagi peserta Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi (DK).
Sebelum konfirmasi/verifikasi berlangsung, narasumber dari Direktorat Sistem Pengangaran Direktorat Jenderal Anggaran dalam paparannya menyampaikan bahwa masih perlu usaha yang cukup banyak untuk dapat mencapai nilai kinerja optimal. Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan tentang pemberian penghargaan dan sanksi kepada Kementerian/Lembaga (K/L). K/L dengan nilai >90 (sangat baik) akan mendapat penghargaan finansial salah satunya berupa insentif. Satker dengan nilai <60 (kurang) dan <50 (sangat kurang) akan mendapat sanksi berupa disinsentif anggaran seperti pemotongan dan refocusing anggaran, publikasi ke media massa, serta surat teguran ke menteri terkait.
Untuk itu, K/L perlu memantau satker-satkernya sehingga dapat menjaga agar mencapai nilai kinerja yang baik.
Dashboard pada SMART DJA menunjukkan nilai kinerja Eselon-1 Ditjen P2P masih rendah, yaitu 68,20, dengan Capaian Keluaran Program 62,51, Capaian Sasaran Program 52,34, dan Rata-rata Nilai Satker 83,95. Untuk itu perlu dilakukan review terhadap beberapa variabel penilaian di satker yang sebenarnya masih bisa dioptimalkan capaiannya melalui aplikasi SMART DJA, dengan tetap memperhatikan fakta/data sebenarnya di lapangan, meskipun situasi pandemi COVID-19 tahun 2020 sangat mempengaruhi capaian kinerja. Sebagai contoh cakupan imunisasi sulit dicapai karena kekhawatiran/ketakutan masyarakat untuk membawa anaknya ke pelayanan kesehatan untuk diimunisasi. Hal ini membuat kegiatan tidak berjalan maksimal sehingga capaiannya rendah.
Petugas dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes melanjutkan dengan dengan konfirmasi/verifikasi lebih rinci lagi terhadap satker-satker Ditjen P2P dengan nilai kinerja terendah.
Dari 99 satker Ditjen P2P, BBTKLPP Yogyakarta menempati posisi ke tiga tertinggi (94,92) setelah KKP Tembilahan (97,72) dan BBTKLPP Jakarta (96,63).
Harapannya, melalui kegiatan konfirmasi/verifikasi ini akan dapat mengoptimalkan nilai kinerja satker sehingga berkontribusi terhadap nilai kinerja tingkat K/L.
Salam sehat
Model Teknologi Desinfeksi Air dengan Teknik Deep Down Ultraviolet.jpg