Berita

Reviu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) desk dengan tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkes

---

Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2022, Ditjen P2P memfasilitasi penyelenggaraan Pertemuan Reviu SAKIP desk dengan tim APIP Inspektorat Jenderal Kemenkes mulai 27 Maret 2023. BBTKLPP Yogyakarta mengikuti reviu tersebut dengan mengirimkan tim Perencana. Acara diawali dengan Arahan dan Pembukaan Evaluasi SAKIP yang diisi dengan laporan dari Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran sebagai penyelenggara. Acara pembukaan diiikuti oleh seluruh unit utama dan UPT di lingkungan Kemenkes melalui zoom. Dalam pembukaan Sekjen kemenkes memberikan arahan kepada seluruh peserta. Beliau menyampaikan bahwa semua perlu menjaga cascading kinerja mulai dari eselon I di unit satker pusat sampai satker daerah. Penguatan peran dan keterlibatan lintas program/lintas sector (crosscutting) harus diperkuat dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan. Prinsip money follow program dan value for money harus diterapkan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Setiap satker harus meningkatkan kualitas evaluasi internal dan menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Peningkatan budaya kerja diarahkan menuju budaya kerja untuk kemaslahatan masyarakat.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan proses desk Stker dengan APIP yang dilaksanakan secara luring. BBTKLPP Yogyakarta sendiri mendapatkan Jadwal desk pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 09.00 WIB di Kantor Kemenkes Kuningan Rasuna Said Lantai 3 di Ruang Itjen dengan pereviu Ibu Shely dari Inspektorat 3. Desk SAKIP dilakukan dengan menelaah secara dalam satu per satu data dukung penilaian SAKIP sesuai dengan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 yang kemudian dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pada reviu kali ini isu penting yang muncul adalah terkait inovasi, dimana seluruh Satker mulau didorong untuk mempunyai inovasi yang bermanfaat secara luas, dimana inovasi tersebut harus didukung pengesahan oleh Menteri Kesehatan dan atau Sekretaris Jenderal dan direplikasi oleh stakeholder lain bahkan sampai ke lintas kementerian Lembaga.

Beberapa masukan disampaikan oleh APIP untuk perbaikan penyelenggaraan SAKIP ke depannya. Harapannya hasil evaluasi SAKIP tidak hanya berfokus terhadap hasil pencapai kinerja, tapi juga bagaimana menyelesaikan masalah Kesehatan.

Salam Inovasi